Pihak Berwenang Korea Selatan Lakukan Upaya Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol

wmhg.org – SEOUL. Pihak berwenang memasuki kompleks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan pada Jumat (3/1) untuk melaksanakan surat perintah penangkapan. Pihak berwenang berhasil menghindari kerumunan pengunjuk rasa di luar, tetapi berhadapan dengan pasukan keamanan presiden di dalam.

Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden (PSS), yang sebelumnya telah memblokir akses penyidik ​​dengan surat perintah penggeledahan ke kantor dan kediaman resmi Yoon, akan mencoba menghentikan penangkapannya.

Mengutip Reuters, Jumat (3/1), Yoon sedang diselidiki secara pidana atas pemberontakan atas upayanya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember di Korea Selatan.

Penangkapan tersebut akan menjadi yang pertama bagi presiden Korea Selatan yang sedang menjabat.

Pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim gabungan penyidik ​​yang meliputi polisi dan jaksa, telah tiba di gerbang kompleks Yoon tak lama setelah pukul 7 pagi waktu setempat (2200 GMT Kamis), menurut saksi mata Reuters.

Kendaraan CIO tidak segera memasuki kompleks, sebagian karena bus menghalangi jalan masuk.

Beberapa pejabat CIO kemudian berjalan kaki melewati gerbang yang terbuka dan melewati bus, tetapi kemudian sempat berhadapan dengan bus lain dan kendaraan lapis baja di jalan masuk, sebelum mereka dipindahkan.

Begitu berada di dalam kompleks, CIO dan polisi yang menyertainya menghadapi pengepungan personel PSS, serta pasukan militer yang diperbantukan untuk keamanan presiden. 

Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan pasukan tersebut berada di bawah kendali PSS.

Kantor berita Yonhap mengutip kepala PSS yang mengatakan bahwa pihak berwenang tidak diizinkan untuk menggeledah kediaman Yoon.

Pengacara Yoon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa pelaksanaan surat perintah penangkapan yang tidak sah terhadap Yoon adalah melanggar hukum, dan mereka akan mengambil tindakan hukum, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Para pengunjuk rasa berkumpul pada dini hari di dekat kediaman tersebut, dengan jumlah yang membengkak menjadi ratusan di tengah laporan media bahwa otoritas yang menyelidiki akan segera mencoba untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang disetujui pada hari Selasa setelah Yoon menolak panggilan untuk hadir.

Kita harus menghalangi mereka dengan nyawa kita, salah seorang terdengar berkata kepada yang lain.

Beberapa orang meneriakkan Presiden Yoon Suk Yeol akan dilindungi oleh rakyat, dan menyerukan agar kepala CIO ditangkap.

Pyeong In-su, 74, mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh warga negara yang patriotik, istilah yang digunakan Yoon untuk menggambarkan mereka yang berjaga di dekat kediamannya.

Sambil memegang bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan tulisan Mari kita bersama dalam bahasa Inggris dan Korea, Pyeong mengatakan bahwa ia berharap Presiden AS yang baru Donald Trump akan membantu Yoon.

Saya berharap setelah pelantikan Trump, ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar, katanya.

Surat perintah penangkapan saat ini berlaku hingga 6 Januari, dan hanya memberi waktu 48 jam bagi penyidik ​​untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap. Penyidik ​​kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya.

Setelah ditangkap, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, kata Kantor Berita Yonhap, mengutip CIO.

Darurat Militer yang Mengejutkan

Yoon membuat negara itu gempar dengan pengumumannya pada tengah malam tanggal 3 Desember bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi kekuatan anti-negara.

Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen menentang pengepungan pasukan dan polisi untuk memberikan suara menentang perintah Yoon. Yoon mencabut darurat militer sekitar enam jam setelah ditetapkan.

Ia kemudian mengeluarkan pembelaan yang menantang atas keputusannya, dengan mengatakan bahwa lawan politik dalam negeri bersimpati kepada Korea Utara dan mengutip klaim yang tidak berdasar tentang manipulasi pemilu.

Kim Yong-hyun, yang mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Yoon setelah memainkan peran utama dalam keputusan darurat militer, telah ditahan dan didakwa minggu lalu atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuduhan pidana yang tidak dapat dikenai kekebalan hukum kepada presiden Korea Selatan.

Pengacara Yoon mengatakan surat perintah penangkapan itu ilegal dan tidak sah karena CIO tidak memiliki kewenangan menurut hukum Korea Selatan untuk meminta surat perintah.

Yoon telah diisolasi sejak ia dimakzulkan dan ditangguhkan dari kekuasaan pada 14 Desember.

Terpisah dari penyelidikan kriminal, kasus pemakzulannya saat ini sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah akan mengembalikan atau menyingkirkannya secara permanen. 

Sidang kedua dalam kasus tersebut dijadwalkan pada hari Jumat nanti.