Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Suap

wmhg.org –  SEOUL. Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan kasus suap yang melibatkan mantan menantunya. 

Tuduhan ini mencuat setelah muncul dugaan bahwa menantu Moon, Seo, menerima perlakuan istimewa dalam mendapatkan pekerjaan di maskapai Thai Eastar Jet. 

Mengutip The Korea Herald, Senin (2/9), perlakuan istimewa ini diduga sebagai imbalan atas pengaturan penunjukan pejabat pemerintah yang penting bagi seorang politisi yang mendirikan maskapai tersebut.

Penyelidikan ini dipimpin Divisi Kriminal 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju. Pada hari Jumat lalu, penggeledahan dilakukan di rumah putri Moon, Moon Da-hye, yang diduga terkait dengan kasus ini.

Kasus ini bermula dari pengaduan yang diajukan empat tahun lalu oleh Partai Kekuatan Rakyat dan kelompok sipil Justice People. 

Mereka menduga ada hubungan antara pekerjaan Seo di Thai Eastar Jet dengan penunjukan Lee Sang-jik, pendiri maskapai tersebut, sebagai kepala Badan UKM dan Startup Korea (KOSME).

Seo, yang menikahi putri Moon sebelum kemudian bercerai, dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet pada Juli 2018. Namun, kualifikasi Seo yang dianggap tidak memadai untuk posisi tersebut serta kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit menimbulkan kecurigaan akan adanya campur tangan dari pihak istana kepresidenan dalam proses perekrutan tersebut.

Jaksa menduga bahwa penunjukan Lee sebagai kepala KOSME mungkin telah diputuskan dalam pertemuan informal pada akhir tahun 2017. 

Mereka juga menyatakan bahwa Moon dan istrinya diduga berhenti memberikan dukungan finansial kepada putri mereka setelah Seo dipekerjakan, yang menimbulkan dugaan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima Seo dari maskapai tersebut dianggap sebagai suap kepada Moon.

Sejauh ini, Seo telah diperiksa tiga kali sebagai saksi, namun tetap memilih untuk tidak memberikan keterangan.

Jaksa juga telah memeriksa beberapa mantan pejabat tinggi pemerintahan Moon, termasuk mantan Kepala Staf Im Jong-seok dan pemimpin Partai Minor Rebuilding Korea, Cho Kuk. Mereka juga telah mendakwa mantan Sekretaris Senior Presiden untuk Urusan Personalia, Cho Hyun-ock, atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait kasus ini.

Penyelidikan ini menimbulkan reaksi berbeda dari pihak yang berkuasa dan oposisi.

Partai Kekuatan Rakyat menegaskan bahwa semua warga negara harus setara di hadapan hukum, sementara Partai Demokrat mengecam penyelidikan ini sebagai balas dendam politik yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasus yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon-hee.

Dalam konferensi pers, 37 anggota parlemen Partai Demokrat memperingatkan bahwa penyelidikan ini dapat membawa dampak buruk bagi pemerintahan saat ini, dengan menyatakan bahwa upaya balas dendam politik semacam ini hanya akan meningkatkan kemarahan publik terhadap pemerintah.