Kisruh Politik Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi

wmhg.org – SEOUL. Gonjang-ganjing politik memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Lihat saja yang baru terjadi di Korea Selatan. Tindakan  Presiden Yoon Suk Yeol yang secara mengejutkan mengumumkan memberlakukan darurat militer pada Selasa malam langsung menguncang pasar. 

Untungnya, darurat militer itu hanya berlaku selama 6 jam. Sebab, pihak oposisi yang sudah menguasi kursi di parlemen dengan cepat berkumpul untuk mengambil suara menolak pemberlakuan darurat militer itu. 

Menurut hukum Korea Selatan, pemerintah harus mencabut darurat militer jika mayoritas parlemen menginginkannya melalui pemungutan suara. Hukum yang sama juga melarang komando darurat militer untuk menangkap anggota parlemen.

Dalam pidato di televisi pada Selasa malam dilansir Reuters, Rabu (4/12), Yoon mengatakan pemberlakukan darurat militer untuk melawan pihak-pihak oposisi berupaya melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara. Langkah itu ia sebut sebagai upaya melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara.

Nilai tukar Won terhadap dollar anjlok ke level terendah dalam dua tahun terhadap dolar setelah pengumuman darurat militer itu. Indeks Kospi Korea Selatan juga melemah hampir  2% saat pembukaan pasar pada Rabu (2/12), tapi penurunan melandai pada jam-jam perdagangan berikutnya.

Sementara menurut laporan Bloomberg, perusahaan besar Korea Selatan seperti SK Group Korea Selatan dan Hyundai menyelenggarakan rapat direksi darurat pada Rabu subuh.

“Kami khawatir peristiwa ini dapat mempengaruhi peringkat kredit Korea Selatan, meski hal ini masih belum pasti pada tahap ini,” ujar Ekonom Senior ING Economics, Min Joo Kan.

Upaya Menenangkan Pasar

Kementerian Keuangan Korea Selatan juga bergegas meyakinkan investor dengan  mengatakan siap  menerapkan semua langkah yang diperlukan untuk menstabilkan pasar keuangan.

“Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke dalam saham, obligasi, pasar uang serta valas untuk sementara waktu hingga semuanya kembali normal sepenuhnya,” kata Juru juru bicara Kementerian.

Bank of Korea (BOK) juga mengadakan pertemuan darurat pada Rabu pagi. Bank sentral ini berjanji meningkatkan likuiditas jangka pendek dan menstabilkan pasar.

Ekonom Citi Kim Jin-wook melihat kekacauan politik dapat memiliki efek jangka pendek bagi pasar dan ekonomi dengan respons kebijakan yang proaktif. Sedangkan Ekonom Woori Bank, Min Gyeong-won menyebut ketidakpastian politik akan mengganggu minat investor terhadap aset Korea seperti saham dan obligasi pemerintah.

Sejumlah pihak menilai tindakan gegabah Yoon bisa  merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi. Menurut Easley,  Yoon terlihat  seperti seorang politikus yang terpojok, mengambil langkah putus asa untuk melawan skandal yang terus berkembang, hambatan institusional, dan tuntutan pemakzulan.

Sejak menjabat jadi presiden pada 2022, Yoon kerap bersitegang dengan oposisi dan menghadapi kritik atas gaya kepemimpinannya yang otoriter. Ia sering menggunakan narasi melawan kekuatan pro-komunis untuk membenarkan kebijakannya.

Namun sejak April 2024, ketika oposisi memenangkan pemilu besar-besaran, pemerintahan Yoon menghadapi kesulitan dalam meloloskan rancangan undang-undang yang diinginkan. Dia lebih sering menanggapi keputusan veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh partai oposisi yang lebih liberal.

Tingkat persetujuan terhadap kebijakan Yoon mengalami penurunan sejak ia terjerat dalam beberapa skandal korupsi tahun ini, salah satunya melibatkan Ibu Negara Kim Keon Hee yang menerima tas Dior.

Partai oposisi minggu ini mengusulkan pemotongan besar-besaran dalam RUU anggaran pemerintah untuk tahun 2025 yang tidak bisa diveto. Pada saat yang sama, oposisi juga mengajukan pemakzulan terhadap sejumlah anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk kepala badan audit pemerintah, karena gagal menyelidiki Ibu Negara.