ByteDance dan TikTok Minta Larangan AS Ditangguhkan Sementara, Menunggu Putusan MA

wmhg.org – WASHINGTON. ByteDance yang berbasis di China dan aplikasi video pendeknya TikTok meminta pengadilan banding untuk sementara memblokir hukum yang mengharuskan perusahaan induk ByteDance untuk mendivestasikan TikTok paling lambat 19 Januari atau menghadapi larangan, sambil menunggu tinjauan oleh Mahkamah Agung AS.

Mengutip Reuters, Senin (9/12), perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia, dengan peringatan bahwa tanpa perintah tersebut, undang-undang tersebut akan berlaku dan akan menutup TikTok, salah satu platform pidato terpopuler di negara itu dengan lebih dari 170 juta pengguna bulanan domestiknya pada malam pelantikan presiden.

Pada hari Jumat, panel tiga hakim pengadilan banding menegakkan undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk mendivestasikan TikTok di Amerika Serikat paling lambat awal tahun depan atau menghadapi larangan hanya dalam waktu enam minggu. 

Pengacara perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan prospek Mahkamah Agung akan menangani kasus tersebut dan membalikkannya cukup tinggi untuk menjamin jeda sementara yang diperlukan guna menyediakan waktu untuk pertimbangan lebih lanjut. 

Perusahaan-perusahaan tersebut juga mencatat bahwa Presiden terpilih Donald Trump telah berjanji untuk mencegah larangan, dengan alasan penundaan tersebut akan memberi waktu bagi pemerintahan yang akan datang untuk menentukan posisinya, yang dapat mengabaikan bahaya yang akan terjadi dan perlunya peninjauan Mahkamah Agung. 
Departemen Kehakiman tidak segera berkomentar. 

Keputusan tersebut, menyerahkan nasib TikTok ke tangan Presiden pertama Joe Biden untuk memberikan perpanjangan 90 hari dari batas waktu 19 Januari guna memaksakan penjualan dan kemudian kepada Trump, yang akan menjabat pada 20 Januari. 

Namun, tidak jelas apakah ByteDance dapat memenuhi beban berat untuk menunjukkan bahwa mereka telah membuat kemajuan signifikan menuju divestasi yang diperlukan untuk memicu perpanjangan tersebut. 

Trump, yang gagal melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2020, mengatakan sebelum pemilihan presiden November bahwa ia tidak akan mengizinkan pelarangan TikTok. 

Keputusan tersebut menegakkan hukum yang memberi pemerintah AS kewenangan luas untuk melarang aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika. 

Pada tahun 2020, Trump juga mencoba melarang WeChat milik Tencent, tetapi digagalkan oleh pengadilan.