Utang Luar Negeri Indonesia Sentuh Rp 8.041, 77 Triliun pada Juli 2026

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) pada Juli 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 sebesar US$ 454,8 miliar atau Rp 8.041,77 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.680), relatif stabil dibandingkan posisi pada Juni 2026 US$ 454,5 miliar atau Rp 8.036,46 triliun.

Mengutip laman Bank Indonesia (BI), Selasa (15/9/2026), secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan 4,9% YoY. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta, ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari laman BI, Selasa (15/9/2026).

BACA JUGA:Ekonom Buka Suara Soal Dana SAL di Himbara, Singgung Likuiditas Perbankan

BACA JUGA:Destry Damayanti Lantik Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Ini Pesannya

Ramdan menambahkan, ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat US$ 218,4 miliar (Rp 3.861 triliun) atau tumbuh 3,2%.

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga,” kata Ramdan.

Ia menuturkan, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN,” kata dia.

Berdasarkan sektor ekonomi, ia menuturkan, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” kata dia.

Selain itu, BI mencatat ULN swasta menurun. Ia menuturkan, posisi ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$ 194,5 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 1,2% (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,4% (yoy) dan 0,3% (yoy).