Revisi UU P2SK Beri Perlindungan Hukum bagi Pejabat Bank Indonesia

Jakarta – Pemerintah dan DPR sepakat memperkuat kelembagaan Bank Indonesia (BI) melalui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Penguatan tersebut mencakup kewenangan, tata kelola, perlindungan hukum, hingga mekanisme pengawasan oleh DPR.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, salah satu poin yang diatur dalam revisi UU P2SK adalah penguatan perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai BI yang menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan itikad baik.

BACA JUGA:Purbaya: Kenaikan Yield SBN Jangka Pendek Sejalan Kebijakan BI

BACA JUGA:Rupiah Hampir Tembus Rp 18.000, BI Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah

“Pemerintah dan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik,” kata Purbaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, revisi UU P2SK juga memperjelas kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili BI di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Gubernur atau pejabat BI sesuai kebutuhan.

Penyempurnaan kelembagaan BI juga mencakup pengaturan mengenai rapat Dewan Gubernur, mekanisme pemberhentian anggota Dewan Gubernur, hingga tata cara pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.