Pulihkan Akses Wilayah Terdampak Bencana Sumatera, Bank Mandiri dan Kementerian Pertahanan Bangun 5 Jembatan Bailey

Jakarta – Bank Mandiri terus menegaskan komitmennya sebagai lembaga keuangan milik negara yang mengemban fungsi sebagai agen pencipta nilai sosial. Sejalan dengan peran tersebut, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) dalam pembangunan lima jembatan bertipe bailey guna membantu pemulihan konektivitas wilayah yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Sinergi Lintas Sektor untuk Percepat Pemulihan Infrastruktur

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan konkret perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Kehadiran Jembatan Bailey diharapkan menjadi solusi sementara yang efektif sebelum pembangunan infrastruktur permanen direalisasikan.

BACA JUGA:Bangun 600 Huntara di Aceh Tamiang, Bank Mandiri Perkuat Aksi BUMN Peduli untuk Pemulihan Pascabencana

BACA JUGA:Fundamental Solid, Bank Mandiri Rencanakan Dividen Interim 2025 Rp9,3 Triliun

Ia menegaskan, sinergi antara Bank Mandiri dan Kemenhan mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam merespons kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Pemilihan Jembatan Bailey pun didasarkan pada karakteristiknya yang adaptif, mudah dipasang, serta dapat dipindahkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat penanganan bencana. Jembatan Bailey dipilih karena instalasinya relatif cepat dan sangat sesuai untuk kondisi wilayah terdampak, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Riduan dalam keterangan resmi pada Sabtu (3/1).

Lebih lanjut, Riduan menambahkan bahwa melalui kolaborasi ini Bank Mandiri berharap jembatan tersebut dapat menjadi sarana penghubung vital bagi mobilitas warga, distribusi bantuan, serta akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, proses pemulihan sosial dan ekonomi di daerah terdampak dapat berlangsung lebih optimal.