Prabowo Minta Himbara Perluas Pembiayaan UMKM, Tak Hanya Kejar Profit

Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Rosan usai menghadiri pertemuan Prabowo dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank anggota Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN.

BACA JUGA:BI Rate Naik, Ini Pesan Airlangga ke Bank Himbara

BACA JUGA:Prabowo Kumpulkan Pimpinan Bank Himbara di Istana

Menurut Rosan, Presiden mengingatkan bahwa perbankan BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung arah kebijakan ekonomi nasional.

“Perbankan harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, sektor komersial hingga korporasi,” ujar Rosan di Istana Negara, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, skala Himbara sangat besar dalam sistem keuangan nasional. Berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai Bank Mandiri dan BRI masing-masing berada di kisaran Rp 450 triliun, sementara BNI mendekati Rp 200 triliun. Jika digabung dengan BSI dan BTN, total kapitalisasi pasar lima bank tersebut mencapai sekitar Rp 1.100 triliun.

Nilai tersebut setara sekitar 10% dari total kapitalisasi pasar perusahaan yang tercatat di Indonesia. Karena itu, Rosan menilai peran Himbara sangat menentukan bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Presiden tetap menekankan agar seluruh bank pemerintah menjalankan bisnis dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan tata kelola yang profesional.

Dalam kesempatan itu, Rosan juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan yang lebih berpihak kepada UMKM. Menurutnya, pelaku usaha kecil kerap menghadapi bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan korporasi besar.

“UMKM justru harus mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Suku bunga yang diterima seharusnya bisa setara bahkan lebih rendah karena sektor ini yang paling dekat dengan masyarakat,” katanya.