Perry Warjiyo Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang Baru

Jakarta – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka proses pemilihan pemimpin baru bank sentral. Mekanisme pengisian jabatan Gubernur BI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya.

Mengutip buku konsolidasi UU Bank Indonesia yang diterbitkan Departemen Hukum BI, Senin (27/7/2026), dalam Pasal 41 ayat (1) menyebut Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

BACA JUGA:Prabowo Kumpulkan KSSK dan Danantara, Minta Koordinasi Kebijakan Diperkuat

BACA JUGA:Destry Damayanti Bakal Jadi Gubernur BI Definitif? Ini Jawabannya

BACA JUGA:Destry Damayanti Tegaskan Stabilitas Rupiah Tetap Jadi Kunci Kebijakan BI

Khusus untuk Gubernur BI, Pasal 41 ayat (3) mengatur Presiden dapat mengusulkan paling banyak tiga calon kepada DPR. Selanjutnya, DPR mempunyai waktu paling lambat satu bulan sejak usulan diterima untuk menyetujui atau menolak calon tersebut.

Jika calon Gubernur BI tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 41 ayat (7).

Sementara itu, calon anggota Dewan Gubernur juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pasal 40 mensyaratkan calon merupakan warga negara Indonesia, memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi, serta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Calon juga tidak boleh menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.