OJK Terbitkan POJK 17/2026, Atur Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Aturan ini ditujukan untuk memperkuat kualitas perencanaan bisnis perbankan agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri, transformasi digital, dan dinamika ekonomi.

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, menjelaskan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

BACA JUGA:MSCI Soroti Efektivitas Reformasi Pasar Modal, BEI Perkuat Data

BACA JUGA:DPR Pastikan Reformasi Pasar Modal Berlanjut, Kepercayaan Investor Dijaga

BACA JUGA:OJK Sanksi 835 Pihak Terkait Pelanggaran Aturan di Pasar Modal

POJK 17/2026 diterbitkan pada 30 September 2026 sebagai pembaruan atas POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Melalui ketentuan baru ini, rencana bisnis tidak lagi dipandang sekadar sebagai dokumen pemenuhan kewajiban pelaporan.

Dokumen tersebut harus menjadi pedoman strategis bagi bank dalam menentukan arah kebijakan, mengembangkan usaha, dan mengelola risiko secara terukur serta berkelanjutan, jelas dia, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).  

Pembaruan aturan diperlukan seiring berkembangnya model bisnis, inovasi produk dan layanan, serta digitalisasi perbankan. Dengan demikian, perencanaan bisnis diharapkan tetap relevan dengan kebutuhan industri dan mendukung pengelolaan bank yang tangguh.