OJK Hormati Putusan KPPU di Kasus Kartel Suku Bunga, Industri Pindar Diminta Perbaiki Tata Kelola

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mencermati sekaligus menghormati putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara dugaan pelanggaran di industri pinjaman daring (pindar).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, yang menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait praktik persaingan usaha tidak sehat.

BACA JUGA:Anggota AFPI Bakal Banding Putusan KPPU Denda Jasa Pindar Rp 755 Miliar

BACA JUGA:OJK Beri Sanksi Bank Neo Commerce (BBYB), Ini Penjelasan Manajemen

BACA JUGA:Moratorium Pinjol Masih Lanjut, OJK Tak Buka Izin Buat Perusahaan Baru Tahun Ini

BACA JUGA:OJK Bocorkan Ada 3 Bank Naik Kelas Tahun Ini, Siapa Saja?

Dalam putusannya, Majelis KPPU menyatakan seluruh pihak terlapor terbukti secara sah melanggar aturan terkait penetapan harga dalam layanan pendanaan berbasis teknologi.

Menanggapi hal ini, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menegaskan akan terus mendorong penguatan industri pindar, khususnya dalam aspek tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.

Langkah ini sejalan dengan mandat undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

OJK menilai, penguatan tersebut penting untuk menciptakan industri pindar yang sehat, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.