OECD: Perang di Timur Tengah Hantam Ekonomi Global, Inflasi AS Bakal Sentuh 4,2%

Jakarta – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan konflik Timur Tengah kembali menghidupkan momok inflasi dan menghambat ekonomi global. Hal ini terjadi ketika ekonomi menunjukkan tanda-tanda penguatan pada awal tahun.

Mengutip Yahoo Finance, Kamis, (26/3/2026), pada prospek terbarunya Kamis pekan ini, OECD meningkatkan inflasi untuk ekonomi utama dan memperkirakan rata-rata inflasi G20 melonjak menajdi 4%, dengan laju yang bahkan lebih tinggi di Amerika Serikat (AS), daripada 2,8% yang diprediksi pada Desember.

BACA JUGA:PDIP Beberkan Sederet Masalah yang Harus Diselesaikan Sebelum Penyaluran Bansos di Tengah Inflasi

BACA JUGA:Harga Logam Mulia 24 Karat 27 Maret 2026: Rincian Emas Antam, Galeri24, UBS, dan Hartadinata

BACA JUGA:Efek Perang Iran, Siap-Siap Harga Kebutuhan Pokok Bisa Ikut Mahal

Penyesuaian ke bawah terhadap pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi sebagian besar karena hambatan dari perang Iran diimbangi oleh momentum yang lebih baik dari perkiraan awal tahun.

OECD merupakan lembaga ekonomi internasional pertama yang resmi memperbaharui prediksi. Indikator lain seperti survei bisnis telah mulai menunjukkan guncangan global yang sinkron berupa aktivitas yang lebih lemah dan kenaikan harga.

Organisasi yang berbasis di Paris ini juga memperingatkan ada risiko penurunan signifikan terhadap proyeksinya akibat gangguan lebih lanjut terhadap ekspor dari Timur Tengah yang akan memicu inflasi, memangkas pertumbuhan dan berpotensi memicu penyesuaian harga di pasar keuangan.

“Luas dan durasi konflik sangat tidak pasti, tetapi periode harga energi yang lebih tinggi dalam jangka waktu lama akan menambah biaya bisnis secara signifikan dan meningkatkan inflasi harga konsumen dengan konsekuensi buruk bagi pertumbuhan,” kata OECD.

Gangguan akibat perang Iran terjadi tepat ketika ekonomi global mulai mendapatkan dorongan dari investasi dalam kecerdasan buatan, pelonggaran tarif Amerika Serikat (AS), dan kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung.