HSBC Prediksi Bank Indonesia Longgarkan Suku Bunga Sepanjang 2026

Jakarta – Managing Director sekaligus Chief India Economist and Macro Strategist serta ASEAN Economist HSBC Global, Pranjul Bhandari, memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menurunkan suku bunga. Diperkirakan total pemangkasan suku bunga sebesar 75 basis poin (bps) sepanjang 2026.

Penurunan suku bunga tersebut diproyeksikan berlangsung secara bertahap dalam tiga tahap, masing-masing pada kuartal I, kuartal II, dan kuartal III tahun 2026.

BACA JUGA:BI Prediksi Penjualan Eceran Meningkat Desember 2025

BACA JUGA:Bank Indonesia Tak akan Terbitkan BI-FRN Tenor di Bawah 12 Bulan

BACA JUGA:Setop JIBOR, Bank Indonesia Kenalkan Indonia Buat Acuan Bunga Antarbank

BACA JUGA:Pemerintah Bisa Tarik Surplus BI untuk Tambah Pendanaan APBN

Perkiraan kami adalah kita dapat melihat tiga pemangkasan suku bunga (BI) lagi, pada dasarnya berjumlah 75 basis poin hingga tahun 2026 seiring berjalannya tahun,” ujar Pranjul dalam acara Outlook Makro Ekonomi dan Prospek Investasi Indonesia 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026)

Ia menilai, dibandingkan kebijakan fiskal, Indonesia saat ini masih memiliki ruang yang lebih luas dalam kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui penurunan suku bunga acuan.

“Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan lebih banyak pelonggaran kebijakan moneter, pemotongan suku bunga saat ini, daripada melakukan lebih banyak pelonggaran fiskal saat ini,” ujar Pranjul.

Pranjul menekankan, pentingnya kehati-hatian bank sentral dalam menentukan waktu pemangkasan suku bunga. Salah satu momentum yang dinilai tepat adalah ketika indeks dolar Amerika Serikat (AS) berada dalam tren pelemahan.

Sementara dari sisi fiskal, ia menilai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal saat ini memiliki risiko yang lebih tinggi, seiring defisit fiskal Indonesia yang mencapai 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Desember 2025.

Meski demikian, ia menilai pelebaran defisit fiskal tersebut tidak menjadi persoalan besar, terutama dengan adanya potensi pemulihan ekonomi global pada 2026.

“Menurut saya, pemerintah sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan hal itu (defisit), dan tetap dapat melanjutkan banyak pengeluaran, terutama dalam skema makanan gratis dan skema kesejahteraan sosial, hanya karena menurut saya pendapatan pajak akan sedikit lebih baik tahun ini,” ujar Pranjul.

Dalam kesempatan tersebut, Pranjul kembali menegaskan bahwa ruang kebijakan moneter Indonesia masih relatif lebih longgar dibandingkan kebijakan fiskal.