Denda KPPU Rp 755 Miliar Tak Ganggu Operasional Pindar

Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memastikan operasional industri financial technology (fintech) lending atau pinjaman daring (pindar) nasional tetap solid di tengah persoalan hukum yang menjerat sejumlah anggotanya. Meski dihadapkan pada sanksi administratif bernilai fantastis dari regulator persaingan usaha, kepercayaan nasabah dan mekanisme transaksi diklaim tidak akan terganggu.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar menegaskan proses bisnis platform pindar tetap berjalan normal. Meskipun, ada putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai dugaan kartel suku bunga. KPPU menetapkan 97 penyedia pindar bersalah dalam penetapan suku bunga pinjaman online. Ada denda yang ditetapkan dengan nilai total Rp 755 miliar.

BACA JUGA:OJK Hormati Putusan KPPU di Kasus Kartel Suku Bunga, Industri Pindar Diminta Perbaiki Tata Kelola

BACA JUGA:Anggota AFPI Bakal Banding Putusan KPPU Denda Jasa Pindar Rp 755 Miliar

BACA JUGA:Daftar Lengkap 97 Pindar yang Kena Denda KPPU Rp 755 Miliar

BACA JUGA:KPPU Beri Denda Rp 755 Miliar, Perusahaan Pinjol Bisa Ajukan Keberatan ke Pengadilan Niaga

Entjik menegaskan kegiatan operasional platform pindar yang berada di bawah naungan AFPI tetap berjalan normal.

Putusan tersebut tidak mengubah kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dan seluruh kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi sebagaimana mestinya, tegas Entjik, saat dikonfirmasi Jumat (27/3/2026).

Dia menjelaskan, saat perkara ini mulai diperiksa oleh KPPU, OJK juga sempat menyatakan pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga pindar oleh AFPI sebagai bagian dari ketentuan kode etik (pedoman perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI yang merupakan arahan OJK pada saat itu.

Selanjutnya ditegaskan dalam Surat OJK Nomor S- 408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019. AFPI menjelaskan hal tersebut sebagai arahan langsung dari OJK sesuai dengan Surat OJK Nomor S-537/PL.122/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang diterima.