BI Ungkap Riset Bank Sentral Perlu Soroti 4 Agenda Prioritas

Jakarta – Fragmentasi geoekonomi, transformasi digital, hingga meningkatnya risiko sistemik membuat pendekatan kebijakan yang selama ini berjalan secara sektoral tidak lagi memadai. Bank sentral kini dituntut mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar keuangan, hingga koordinasi fiskal.

Pesan tersebut disampaikan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat membuka Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-20 dan Call for Papers di Bali, Jumat, 31 Juli  2026. Pada tahun ini, konferensi mengangkat tema “Central Banking at the Crossroads of Geoeconomic Fragmentation, Digital Transformation, and Systemic Risks.

BACA JUGA:Menkeu Bantah BI akan di bawah Kementerian

BACA JUGA:Purbaya Buka Suara Soal Isu Bank Indonesia Bakal di Bawah Kemenkeu

BACA JUGA:Harga Pangan 1 Agustus 2026: Cabai Rawit Tembus Rp 55.800 per Kg

Destry menuturkan, menjawab tantangan tersebut, riset bank sentral perlu diarahkan pada empat agenda prioritas. Pertama, memperkuat pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter di tengah fragmentasi geoekonomi. Kedua, memperdalam analisis mengenai keuangan digital dan implikasi perkembangan sistem pembayaran digital, kecerdasan artifisial (AI), fintech, aset kripto, serta mata uang digital terhadap kebijakan bank sentral.

Ketiga, mengembangkan pengukuran risiko sistemik dan pengawasan makrofinansial yang mampu mengantisipasi risiko siber, perubahan iklim, likuiditas, hingga risiko lintas negara. Keempat, memperkuat kredibilitas kelembagaan dan komunikasi kebijakan sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem riset yang berkualitas dan relevan bagi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global, ujar Destry, dikutip dari laman Bank Indonesia, Rabu, (5/8/2026).