BI Genjot Kolaborasi Lintas Negara untuk Perkuat Kepercayaan di Era Digital

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menegaskan perlindungan konsumen perlu menjadi bagian yang melekat dalam arsitektur transformasi digital. Selain itu, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama ekonomi digital.

Seiring perkembangan sistem pembayaran yang semakin cepat, terhubung, dan lintas batas, penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen menjadi semakin penting.

BACA JUGA:BI Jajaki Kerja Sama QRIS dengan 4 Negara Baru

BACA JUGA:Ekonom Buka Suara Soal Dana SAL di Himbara, Singgung Likuiditas Perbankan

BACA JUGA:Destry Damayanti Lantik Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Ini Pesannya

Kolaborasi lintas sektor, dan negara juga perlu terus diperkuat untuk memastikan inovasi yang aman, inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta saat membuka seminar internasional bertema “The Collaborative Frontier: Integrating Multi-Stakeholder Strategies in Consumer Protection and Financial Integrity di Bali, 17–18 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh antara lain World Bank, OECD, ADB, UNODC, CGAP, INTERPOL¹, Reserve Bank of India, Bank Negara Malaysia, dan Banco Central do Brasil, serta berbagai lembaga internasional, bank sentral, regulator, penegak hukum, akademisi, dan industri dari berbagai negara.

Pelindungan konsumen memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital. Dampak kejahatan digital tidak hanya kerugian konsumen, tetapi juga memengaruhi adopsi digital, inklusi keuangan, hingga stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, Filianingsih mengingatkan pelindungan konsumen perlu menjadi bagian yang melekat dalam arsitektur transformasi digital, disertai penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi, real-time, dan berbasis risiko. Kolaborasi tersebut perlu didukung kejelasan tanggung jawab, pertukaran informasi yang tepercaya, serta respons lintas batas yang terkoordinasi.

Teknologi dapat memungkinkan tumbuhnya kepercayaan, tetapi teknologi semata tidak dapat menciptakannya. Tata kelolalah yang menciptakannya, ujar Filianingsih, dikutip dari laman BI, Kamis, (17/9/2026).

Transaksi digital di Indonesia berkembang pesat, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas konsumen dalam memahami dan mengelola risiko.

Pada semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi atau dua kali lipat dibandingkan semester I 2025, dengan nilai sekitar Rp 600,7 triliun. QRIS telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant yang sebagian besar merupakan UMKM.