BI Genjot Ekonomi Syariah, Green Sukuk Indonesia Tembus Rp 137,8 Triliun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui perluasan pembiayaan berkelanjutan, penguatan ekosistem halal, dan transformasi digital untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Upaya tersebut dilakukan di tengah peluang pasar keuangan syariah yang masih terbuka, baik di dalam maupun luar negeri.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam State of the Global Islamic Economy Report 2025–2026. Namun, Indonesia masih perlu memperkuat pengembangan ekonomi syariah untuk memanfaatkan posisinya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

BACA JUGA:ISEF 2026: Genjot Ekonomi Syariah ke Generasi Muda, BI Manfaatkan Roblox

BACA JUGA:BI: Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Butuh Modal, Inovasi dan Talenta

BACA JUGA:Cadangan Devisa RI Tembus US$ 146,3 Miliar per September 2026

“Ekonomi syariah, alhamdulillah, kalau kita lihat, kita sekarang sudah nomor 4 secara global. Tapi apakah ini kita puas? Insyaallah tidak, karena kita sebagai negara pertama kita negara muslim terbesar,” ujar Destry dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Rabu (14/10/2026).

Destry menilai ekonomi dan keuangan syariah memiliki peluang pertumbuhan karena prinsipnya mencakup inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan. Prinsip tersebut membuka peluang pengembangan bisnis syariah tidak hanya di negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga di pasar global yang lebih luas.

“Model ekonomi berbasis syariah akan sangat memperhatikan masalah inklusif. Jadi, tidak ada pihak mana pun yang terlewatkan atau no one left behind,” katanya.

Dari sisi pembiayaan berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk Indonesia sejak 2018 dengan nilai kumulatif mencapai US$ 7,7 miliar atau Rp 137,8 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.900). Di pasar domestik, nilai green sukuk mencapai Rp 108,9 triliun, meskipun porsinya masih relatif kecil dibandingkan total obligasi pemerintah.