BI Angkat Bicara soal Fenomena Berburu Tanda Tangan Purbaya di Rupiah Kertas

Jakarta – Bank Indonesia (BI) angkat bicara mengenai fenomena masyarakat yang memburu uang Rupiah kertas bertanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan.

BI menegaskan uang Rupiah yang memuat tanda tangan Purbaya tetap menjadi alat pembayaran yang sah meskipun Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

BACA JUGA:Bayar Kewajiban ke Bank Indonesia Bukan Berarti BLBI Selesai, Guru Besar Unair Buka Suara

BACA JUGA:Pemerintah Lunas Bayar Utang BLBI Rp 218 Triliun ke BI, Penagihan Obligor Tetap Jalan

BACA JUGA:BI Rate Diperkirakan Tetap di September 2026, Ini Pertimbangannya

“Uang Rupiah Tahun Cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia merupakan Uang Rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan dan tetap merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Ramdan menjelaskan tanda tangan pada uang Rupiah kertas mengikuti pejabat yang menjabat ketika proses penetapan dan produksi uang Rupiah berlangsung.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BI menyatakan pihak Pemerintah dalam ketentuan tersebut diwakili Menteri Keuangan, sedangkan pihak BI diwakili Gubernur BI.

“Pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak memengaruhi keabsahan Uang Rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan,” ujar Ramdan.

BI menyebut uang Rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menggunakan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang menjabat pada saat proses produksi sesuai ketentuan pengelolaan uang Rupiah.