Bank Indonesia Siapkan Insentif Baru

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan persoalan likuiditas perbankan saat ini bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan distribusi likuiditas yang belum merata antarbank. Kondisi tersebut mendorong BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas agar penyaluran kredit ke sektor riil semakin optimal.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, likuiditas perbankan secara agregat masih sangat memadai. Ia menyebut rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) perbankan masih berada di atas 24%. Karena itu, tantangan utama saat ini adalah mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan.

BACA JUGA:BI Rate Tetap 5,75%, Ini Dampaknya ke Investor

BACA JUGA:BI Rate Ditahan, Cek Sektor Saham yang Berpotensi Cuan

BACA JUGA:Deretan Hoaks Uang Rupiah Baru, Mulai Puluhan Ribu hingga Jutaan

Secara keseluruhan likuiditas lebih dari cukup. Masalahnya distribusi alat likuid antarbank berbeda. Oleh karena itu, kami memperkuat kebijakan insentif likuiditas untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, ditulis Kamis (23/7/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BI memperbarui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui skema pendalaman pasar uang. Perry menjelaskan, insentif akan diberikan kepada bank yang aktif melakukan transaksi repo Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), baik di pasar uang maupun dengan BI, sehingga redistribusi likuiditas antarbank dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Perry, kebijakan tersebut akan memperdalam pasar uang, meningkatkan efektivitas operasi moneter, sekaligus memperkuat kemampuan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Ia menilai distribusi likuiditas yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.