Pemerintah Pastikan Implementasi BBM Rendah Sulfur Tetap Sesuai Rencana

wmhg.org-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi BBM rendah sulfur masih berjalan sesuai dengan rencana.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, sampai saat ini belum ada perubahan soal rencana implementasi BBM rendah sulfur.

Masih dibahas, sekarang posisi ESDM seperti yang disampaikan terakhir oleh Pak Menteri, kata Dadan di Kementerian ESDM, Senin (7/9).

Rencana penerapan BBM rendah sulfur direncanakan akan diimplementasikan sepaket dengan pengetatan BBM subsidi tepat sasaran.

Sebelumnya, pemerintah masih membahas payung hukum mengenai pengetatan pengguna BBM agar lebih tepat sasaran. Rencana penerapan BBM subsidi tepat sasaran pun dipastikan belum akan dijalankan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Sisa Kuota PLTS Atap Tinggal 70 MW, Kementerian ESDM Pastikan Evaluasi akan Dilakukan

Dadan menegaskan, tahapan uji jalan tidak diperlukan dalam implementasi BBM rendah sulfur.

Gak ada (road test) kan bahan bakarnya sudah komersial, sambung Dadan.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi mengatakan, BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi.  

Sehingga dengan menggunakan BBM yang rendah sulfur menjadi upaya untuk menekan emisi agar kualitas udara tidak bertambah buruk. 

BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus, dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi, ujar Agus dalam keterangannya, Minggu (6/10). 

Ia menuturkan, saat ini pemerintah telah membuat peta jalan (road map) pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur. 

Berdasarkan peta jalan itu, pendistribusian BBM bersulfur rendah jenis minyak solar bersulfur rendah pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan. 

Lalu pada periode berikutnya distribusikan ke Nusa Tenggara dan Kalimantan, dan tahap selanjutnya ke Sulawesi, Papua dan Maluku.