Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Kantongi Sertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sektor kosmetik dan logistik wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi penuh regulasi Jaminan Produk Halal yang mencakup seluruh rantai proses industri.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi antara BPJPH dan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), yang membahas kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

BACA JUGA:Sektor Logistik Diwajibkan Terapkan Sertifikasi Halal pada 2026

BACA JUGA:1.346 UMKM Kantongi Sertifikasi, Buka Akses Masuk ke Ritel Modern

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya langkah strategis untuk memastikan sektor kosmetik dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara tepat waktu. Sinergi antara BPJPH dan pelaku industri diharapkan mampu memperkuat edukasi, pendampingan, serta percepatan sertifikasi halal di seluruh ekosistem usaha.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok, termasuk sektor logistik.

“Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal,” ujar Haikal dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, konsep halal saat ini telah berkembang menjadi standar menyeluruh yang mencakup proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi produk. Oleh karena itu, sektor logistik memiliki peran krusial dalam menjaga integritas kehalalan produk.

Haikal juga menilai bahwa sertifikasi halal dapat menjadi instrumen strategis dalam melindungi pelaku usaha, khususnya UMKM, dari persaingan produk impor yang tidak memenuhi standar halal.

“Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” tegasnya.