Komdigi Utamakan Lelang Frekuensi 1,4 Ghz, Ada Poin Yang Harus Menjadi Perhatian

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah berencana memulai lelang pita frekuensi 1,4 Ghz. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah diminta fokus menyelesaikan lelang pita frekuensi 700 MHz. 

Pita frekuensi 700 MHz sangat bermanfaat untuk menambah coverage dan meningkatkan kualitas jaringan internet 4G atau 5G. Komdigi sudah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No.10 tahun 2023 tentang lelang frekuensi 700 MHz dan 26 Ghz. Dari sisi ekosistem, frekuensi 700 MHz dan 26 Ghz sudah mature ketimbang 1,4GHz,” kata Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB, Agung Harsoyo, Minggu (2/2). 

Nah, terkait lelang frekuensi 1,4 Ghz, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan PM hingga 2 Februari 2024 ini. Dalam lelang nanti, Agung mengingatkan Komdigi tentang konsolidasi industri telekomunikasi di Indonesia. Komdigi sendiri telah mendorong terjadinya konsilidasi operator selular.

“Konsolidasi industri ini dapat terus berjalan. Saya berharap, lelang frekuensi 1.4 GHz tidak menambah jumlah operator penyelenggara jasai nternet. Dengan jumlah operator seluler  saat ini ada dan anggota APJII yang mencapai 1.275 menurut saya sudah terlalu banyak. Ini tidak sehat bagi industri,” ujar Agung. Sehingga biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tidak bisa disamakan dengan seluler.

Indonesia pernah menerapkan mengalokasikan frekuensi untuk layanan broadband wireless access (BWA) berdasarkan wilayah. Konsep BWA berdasarkan wilayah tersebut terbukti gagal dan seluruh perusahaan pemegang lisensi BWA menghentikan layanan. Perusahaan BWA lokal tersebut mengembalikan frekuensi, seperti P Bakrie Telecom Tbk, PT Jasnita Telekomindo (Jasnita) dan PT Berca Hardaya Perkasa.

Prinsip dasar frekuensi adalah sumber daya terbatas milik negara. Menurut Agung, agar terjadi persaingan usaha yang sehat, Komdigi dapat menetapkan dua pemenang lelang frekuensi 1.4 GHz secara nasional. Dengan lebar pita 80 Mhz di frekuensi 1.4 GHz tidak optimal untuk satu operator menyelenggarakan 5G.

Agar menciptakan persaingan usaha yang sehat, Komdigi sebaiknya mempertimbangkan lebih dari satu pemain di frekuensi 1.4 GHz. Dengan UU Cipta Kerja, kerjasama dan spektrum sharing dapat dilakukan untuk penerapan teknologi 5G. Sehingga objektif Komdigi mewujudkan kecepatan akses sampai dengan 100 Mbps masih dapat tercapai,” terang Agung.

Namun jika Komdigi tetap akan memberlakukan frekuensi 1.4 GHz berdasarkan wilayah, Agung menyarankan agar pembagian wilayah harus mempertimbangkan daerah yang gemuk dan daerah yang kurus/ Serta harus melibatkan lebih dari satuoperator telekomunikasi.

“Jika Komdigi tak mempertimbangkan daerah yang gemuk dan kurus, kecenderungannya operator memilih daerah yang menguntungkan saja dan enggan membangun di wilayah yang kurus. Sehingga tujuan pemerintah memperluas penetrasi broadband di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau tak tercapai,” imbuh Agung