Valet Parking Kena Pajak Daerah? Ini Penjelasan dan Tarifnya

Jakarta – Pengunjung pusat perbelanjaan, restoran, hotel, atau tempat usaha di Jakarta mungkin sudah tidak asing dengan layanan valet parking. Cukup menyerahkan kendaraan kepada petugas, pengunjung dapat melanjutkan aktivitas tanpa perlu mencari tempat parkir sendiri.

Di balik layanan yang memberikan kemudahan tersebut, terdapat ketentuan perpajakan yang perlu diketahui. Valet parking menjadi salah satu layanan yang termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir.

BACA JUGA:Wamenkeu: Insentif Pajak Perlu Dievaluasi

BACA JUGA:International Tax Conference 2026: Strategi Perkuat Penerimaan Pajak di Era Digital

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa jasa parkir mencakup penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa objek PBJT Jasa Parkir tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat parkir. Pelayanan memarkirkan kendaraan, termasuk layanan valet parking, juga masuk dalam cakupan jasa parkir yang menjadi objek pajak daerah.

Dengan demikian, ketika konsumen menggunakan layanan valet yang termasuk objek PBJT, jumlah pembayaran atas layanan tersebut menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.