Beras Fortifikasi Diduga Tak Sesuai Label, Bakom Soroti Kerugian Konsumen

Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mendorong dugaan kecurangan beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu menurut dia, demi melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pangan nasional.

Dorongan tindak tegas itu disampaikan Qodari usai Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap sebanyak 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar.

BACA JUGA:Jelang HUT RI, Kepala Bakom Imbau Warga Bijak Bermedsos

BACA JUGA:Pemerintah Perluas Sekolah Rakyat Jadi 182 Titik

BACA JUGA:Program B50 Tingkatkan Nilai Tambah Minyak Sawit Rp 23,49 Triliun

BACA JUGA:Petugas Pertamina Bangga Jadi Saksi Sejarah Peluncuran B50

BACA JUGA:Resmikan Program B50, Prabowo Ingin Petani Jadi Pihak Paling Diuntungkan

Kami juga mendorong sekiranya memang masih dalam koridor hukum dalam kerangka untuk menjaga kemaslahatan masyarakat kita agar jangan menjadi korban lebih lanjut. Agar yang terduga itu sekiranya memang tidak melanggar hukum sesuai dengan aturan untuk ditampilkan saja kepada masyarakat, ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa 15 September 2026.

Dia menilai, pihak yang diduga melakukan pelanggaran perlu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila proses hukum membuktikan adanya kesalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangan sampai kemudian produk yang disampaikan, dijanjikan berisi vitamin-vitamin sebagai bentuk fortifikasi, tetapi kemudian ternyata tidak ada vitaminnya, kata Qodari.

Sebaliknya, menurut Qodari, pihak yang tidak terbukti melanggar hukum juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar informasi yang diterima publik tetap berimbang dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.