Usai Dilantik, Sarjito Targetkan Aturan Bursa Mineral Terbit 17 September 2026

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Sarjito, menargetkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) awal tentang BMKS dapat diundangkan pada 17 September 2026, atau hanya sepekan setelah dirinya dilantik.

Sarjito mengatakan OJK harus segera menerbitkan POJK tersebut setelah meminta persetujuan DPR RI. OJK juga akan menyusun POJK lanjutan untuk mendukung operasional BMKS secara bertahap.

BACA JUGA:Sardjito Dilantik, OJK Genjot Bursa Mineral Jadi Price Maker Komoditas Indonesia

BACA JUGA:Aturan Demutualisasi BEI Segera Terbit, Batas Kepemilikan Saham Maksimal 5%

BACA JUGA:Profil Sarjito, Eks Pengusut Kasus Bank Century yang Jadi Kepala Pengawas Bursa Mineral

“Kita harus keluarkan POJK yang harus minta persetujuan DPR, itu yang harus diundangkan tanggal 17 September,” kata Sarjito di Mahkamah Agung, Rabu (9/9/2026).

Sarjito menjelaskan bahwa OJK masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menentukan jenis mineral dan komoditas strategis yang dapat diperdagangkan di bursa. OJK akan menerapkan sistem perdagangan secara bertahap (gradual) agar setiap komoditas yang masuk bursa memiliki mekanisme perdagangan yang efektif.

Menurut Sarjito, Indonesia sangat membutuhkan bursa sendiri. Pasalnya, status Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia belum membuat negara ini mampu menentukan harganya sendiri. Harga komoditas Indonesia selama ini masih banyak mengacu pada pasar dan pihak di yurisdiksi lain.

“Kita itu sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, tetapi kita tidak pernah bisa menentukan harganya. Harganya ditentukan di yurisdiksi lain,” ujarnya.