Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Jawa Barat Digugat, FSPMI: Perjuangan Buruh

Jakarta – Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Suparno, menegaskan pihaknya terus mengawal proses gugatan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat yang kini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Suparno menjelaskan, sidang perdana telah digelar dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Ia memastikan langkah ini adalah upaya hukum dan akan ada aksi massa dilakukan sebagai bentuk komitmen memperjuangkan hak buruh terkait penetapan UMSK di Jawa Barat.

BACA JUGA:Buruh Minta THR 2026 Bebas Pajak, Menaker Kasih Penjelasan

BACA JUGA:Ribuan Buruh Demo di Kemenaker Besok Rabu 4 Maret 2026, Ini Tuntutannya

BACA JUGA:Aksi 4 Maret di DPR, Buruh Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Tak Bayar THR

“Minggu depan masuk sidang kedua,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa (3/3/2026).

Ia memperkirakan proses persidangan akan berlangsung sekitar tiga bulan. Jika tidak ada kendala, keputusan majelis hakim kemungkinan akan keluar setelah Lebaran.

Dalam persidangan tersebut, FSPMI juga telah menyiapkan saksi ahli untuk memperkuat argumentasi hukum. 

“Kami akan menghadirkan saksi ahli, guru besar dari UGM, yang sudah siap memberikan keterangan dalam sidang TUN di Bandung, khususnya terkait UMSK Jawa Barat,” tegasnya.

Selain langkah hukum, FSPMI memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal setiap tahapan sidang. Menurut Suparno, mobilisasi massa akan dilakukan secara konsisten, termasuk saat agenda pemeriksaan saksi ahli.

“Setiap persidangan pasti akan kami barengi aksi. Termasuk nanti saat sidang saksi ahli, buruh Jawa Barat akan melakukan aksi besar-besaran ke Bandung, ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Suparno.