UMP 2026 Jakarta Belum Final, Buruh Minta Naik Jadi Rp 5,89 Juta

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak upah minimum provinsi tahun 2026 atau UMP 2026 naik sesuai dengan kebutuhan hidup. Untuk DKI Jakarta, diharapkan bisa naik jadi Rp 5,89 juta per bulan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkap, belum ada kesepakatan di tingkat Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta. Unsur pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penggunaan alpha 0,55 dengan UMP 2026 sebesar Rp 5.675.585.

BACA JUGA:UMR Jakarta 2026: Pramono Siap Umumkan Upah Minimum Jakarta Besok

BACA JUGA:Alasan KAHMI Tekstil Dukung Formulasi Upah 2026

BACA JUGA:Besaran UMP 2026 di 3 Provinsi di Sumatera

Sementara pemerintah daerah mengusulkan alpha 0,75 dengan UMP Rp 5.729.876. Adapun unsur buruh menuntut 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan besaran Rp 5.898.511.

“Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100 persen KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9 persen. Jangan paksa buruh hidup di bawah kebutuhan riil,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Secara umum, dia meminta penggunaan indeks alfa 0,9 seperti yang sudah diteken beberapa bupati dan walikota. Nilai itu disebut akan menjaga daya beli buruh sekaligus mencerminkan kebutuhan hidup yang riil.

“Kami meminta para gubernur tidak mengubah keputusan bupati dan wali kota yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum dengan indeks alpha 0,9. Angka-angka yang sudah diputuskan menunjukkan kenaikan di atas 6,5 persen, dan itu wajar serta masuk akal,” tegas Said Iqbal.

Dia mencontohkan, Kabupaten Bekasi menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,89 persen menjadi Rp 5.938.885. Kabupaten Pasuruan naik 7,33 persen menjadi Rp 5.298.553, dan Kabupaten Serang naik 6,61 persen menjadi Rp 5.178.521,19. Kenaikan di berbagai daerah tersebut lebih tinggi dibanding kenaikan upah minimum 2025, yang rata-rata berada di bawah 6,5 persen.