Trump Usulkan Skema Tabungan Pensiun Baru, Ini Detil Sementara

Jakarta – Saat pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyampaikan rencana untuk membantu pekerja swasta menyiapkan dana pensiun, terutama bagi mereka yang belum memiliki program pensiun dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Separuh dari seluruh pekerja Amerika masih belum memiliki akses ke program pensiun dengan kontribusi yang setara dari pemberi kerja. Untuk mengatasi kesenjangan besar ini, saya mengumumkan bahwa tahun depan, pemerintahan saya akan memberikan akses kepada para pekerja Amerika yang sering terlupakan ini, ke jenis program pensiun yang sama seperti yang ditawarkan kepada setiap pekerja federal. Kami akan memberikan kontribusi yang setara dengan kontribusi Anda hingga USD 1.000 setiap tahun,” kata Trump.

BACA JUGA:Palestina Buka Kantor Penghubung dengan Board of Peace, Siap Jalankan Koordinasi Gaza

BACA JUGA:Putusan Mahkamah Agung AS Ganggu Tarif Trump, Mendag Yakin Indonesia Tetap Kantongi 0%

BACA JUGA:Trump Pasang Tarif Impor hingga 143% Buat Produk Indonesia Ini

BACA JUGA:Kim Jong Un Keras ke Korea Selatan, Lebih Terbuka ke AS

Ide ini bukanlah ide baru, tetapi ide positif ini patut disambut hangat. 

Dilansir dari CNN, Kamis (26/2/2026) Pemerintahan Trump menyatakan ingin membantu mengatasi masalah minimnya akses dana pensiun, terutama bagi jutaan pekerja berpenghasilan rendah dan menengah yang belum memiliki program pensiun dari perusahaan serta tidak punya fasilitas tabungan pensiun yang mudah dan terjangkau di tempat kerja.

Para pembuat undang-undang dan ahli kebijakan pensiun telah lama berupaya mencari cara untuk menutup kesenjangan tersebut. Namun, hingga kini belum ada solusi yang benar-benar tuntas. Berbagai gagasan sempat muncul, lalu menghilang, dan sebagian kembali dibahas. 

Dalam beberapa kasus, ada juga ide yang akhirnya diterapkan, seperti program IRA (Inflation Reduction Act) otomatis berbasis negara bagian yang kini berjalan di 17 negara bagian. Meski begitu, cakupannya masih terbatas karena menghadapi beragam perdebatan dan keberatan politik.

Seorang pejabat AS menyebutkan sebagian besar rencana yang diajukan Trump bisa dijalankan melalui kewenangan administratif yang sudah dimiliki pemerintah, tanpa perlu persetujuan Kongres. 

Namun, ia menambahkan dukungan undang-undang di masa depan tetap diperlukan untuk memperkuat dan menyempurnakan kebijakan tersebut.