Transportasi Umum Dikasih ke Swasta, Mungkinkah?

Jakarta Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan lelang (tender) proyek-proyek strategis kepada swasta. Termasuk di antaranya proyek seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan.

Lantas, apakah sektor transportasi umum juga bisa ikut dialihkan ke swasta?

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro menilai itu memungkinkan. Dengan catatan, pengelolaan transportasi umum tidak lepas begitu saja dari subsidi pemerintah.

Sangat memungkinkan. Walaupun memang di mana-mana itu tetap harus ada subsidi pemerintah, baik itu subsidi langsung, operasional, subsidi tarif, atau itu bentuknya adalah subsidi infrastruktur, ujarnya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Tory lantas mengambil contoh TransMilenio, sistem bus raya terpadu asal Kolombia, yang jadi kiblat untuk pembangunan Transjakarta. Moda transportasi itu tidak mendapat subsidi apapun dari pemerintah untuk operasionalnya.

Kecuali uang pemerintah itu dipakai untuk bikin jalurnya, stasiunnya, deponya, kemudian itu nanti dioperasikan oleh swasta dalam bentuk KPBU, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, bebernya.

Untuk urusan ongkos menjalankan bisnis (cost of doing business), ia menyebut pihak swasta juga tetap bisa mendapatkan cuan dalam menjalankan transportasi umum dalam urusan pelayanan publik (PSO).

Menurut dia, ada komponen dalam angkutan umum yang memang bisa mendatangkan revenue. Jika pemasukan itu dikelola dengan baik lewat model bisnis yang jelas, maka berpotensi untuk mendatangkan profit.

Walaupun nanti ada komponen-komponen yang memang tidak menghasilkan revenue. Di situ lah kemudian harus ada pembagian peran antara pemerintah dengan swasta, kata Tory.

Kalau memang ini ada revenue-nya, ada cuan-nya, ya diswastakan. Kita genjot seefisien mungkin, sehingga itu bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, dia menegaskan.