Transfer Pemerintah Pusat ke Bali Turun Jadi Rp 5,61 Triliun

Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 5,61 triliun untuk Provinsi Bali sepanjang semester I 2026. Realisasi tersebut turun 7,06 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp 6,04 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi mengatakan, penurunan transfer dana dari pemerintah pusat terjadi seiring berkurangnya pagu alokasi pada tahun ini.

BACA JUGA:Siapkan Rp 17,52 Triliun, Bantuan Beras Tiga Bulan Digelontorkan Sekaligus

BACA JUGA:Kemenkeu Buka Suara soal Perry Warjiyo Mundur, Purbaya Dijadwalkan Bertemu BI

“Penurunan itu karena pagu alokasi tahun ini lebih rendah dari tahun lalu,” kata Supendi dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).

Dari lima pos TKD yang memiliki pagu, tiga di antaranya mengalami penurunan lebih dari 50 persen dibandingkan semester I tahun lalu.

Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp 96,55 miliar, turun 63,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 267,80 miliar.

Penurunan juga terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Realisasinya mencapai Rp 5,24 miliar, merosot 62,97 persen dari Rp 14,15 miliar pada semester I 2025.

Sementara itu, Dana Desa yang disalurkan ke Bali mencapai Rp 203,16 miliar, turun 51,76 persen dibandingkan Rp 421,12 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari-Juni 2026, penyaluran Dana Desa dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 121,69 miliar diberikan kepada 636 desa, sedangkan tahap kedua mencapai Rp 81,47 miliar untuk 554 desa.