Transaksi Nontunai Warga Indonesia Tembus Rp 642 Triliun

Jakarta Pemerintah mencatat terjadinya lonjakan signifikan transaksi non-tunai sepanjang 2025 yang mencapai Rp 642 triliun, meningkat 20,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan kenaikan ini menandakan perubahan besar dalam pola konsumsi dan perilaku keuangan masyarakat, khususnya dalam aktivitas pembayaran sehari-hari. Digitalisasi yang terus meluas menjadi salah satu faktor utama yang mendorong akselerasi ini. 

BACA JUGA:Berdiri Sejak 1940, Gudeg Legendaris Mbok Lindu Tetap Eksis dengan QRIS BRI

BACA JUGA:Pengguna QRIS Tap Melonjak, Ini Buktinya

BACA JUGA:Wapres Gibran Promosikan Qris jadi Solusi Pembayaran Sederhana di KTT G20 Afsel

BACA JUGA:Di KTT G20, Indonesia Pamer QRIS yang Diadopsi Jepang dan Korea

“Sampai September, transaksi non-tunai mencapai Rp 642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3 persen,” kata Menko Airlangga dalam sambutannya diacara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Airlangga menyebut pergeseran perilaku masyarakat ke transaksi digital didorong oleh kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pembayaran elektronik.

Selain itu, adaptasi teknologi yang semakin kuat, termasuk kemapanan infrastruktur pembayaran digital, membuat metode non-tunai jauh lebih diminati.

“Upaya digitalisasi terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai,” ujarnya.

Ekosistem Digital Daerah Menguat

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan transformasi transaksi non-tunai tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang terintegrasi. 

Penerimaannya pun tinggi, dengan nilai transaksi melalui QRIS dan e-banking mencapai Rp 75,3 triliun dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan sampai dengan semester I, 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-banking sebesar Rp 75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.