Tolak Larangan Iklan Rokok Dekat Sekolah, Pengusaha: Kami Terancam Gulung Tikar!

Jakarta Kalangan pelaku industri periklanan secara tegas menolak Pasal 449 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur larangan pemajangan iklan produk tembakau dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pasal tersebut dirancang dengan mengabaikan partisipasi publik sehingga membuat aturannya menjadi cacat proses dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri kreatif dan periklananan maupun sektor turunannya, mulai dari penurunan omzet, efisiensi tenaga kerja, hingga menekan pendapatan Pemerintah Daerah (Pemda).

Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI), Fabianus Bernadi, menilai PP 28/2024 disahkan tanpa melibatkan berbagai pemangku kepentingan terdampak. Akibatnya, terdapat berbagai pasal yang mustahil untuk diimplementasikan di lapangan karena berpotensi menimbulkan pemahaman yang beragam, termasuk di Pasal 449.

Di pasal tersebut, mispersepsi terhadap detail penentuan jarak yang dimaksud bisa terjadi serta pemerintah dinilai gagal untuk memahami teknis operasional sektor periklanan.

“Aturan radius inilah yang bermasalah dan akan mematikan bisnis kami. Jumlah tenaga kerja media luar-griya ini bisa semakin drop sampai ke pemecatan atau PHK langsung, angkanya bisa sampai 59% dari total pekerja. Ini sangat bahaya,” terangnya dikutip, Kamis (29/8/2024).

Ia menambahkan sebanyak 86% anggota AMLI akan terdampak langsung akibat aturan ini. Secara rinci dari angka tersebut, setidaknya 44% akan mengalami dampak negatif yang signifikan karena 50% penghasilannya berasal dari iklan produk tembakau. Lebih parahnya, sebanyak 23% sisanya dipastikan terancam gulung tikar jika aturan ini diberlakukan karena sebanyak 75% penghasilannya berasal dari iklan produk tembakau.

Mewakili pelaku usaha media luar-griya, Fabian memohon agar peraturan ini direvisi dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha yang terdampak.

“Harapannya, aspirasi kami didengar oleh pemerintah. Sebaiknya, aturan terkait reklame di luar-griya mengacu pada PP 109/2012 saja. Yang terbaru ini (Pasal 449) dihapuskan saja,” khawatirnya.