Temukan Potensi Boros Rp 12 Triliun, Pemerintah Tata Ulang Program MBG

Jakarta – Pemerintah memutuskan melakukan penataan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan ke depan setelah menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Langkah tersebut diambil menyusul arahan Presiden untuk melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen program yang menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik, namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah masalah yang menjadi perhatian berbagai pihak. Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan pembenahan melalui manajemen baru agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Alasan Wali Murid Tidak Masalah MBG Disetop

BACA JUGA:Benahi Program MBG, Pemerintah Fokus ke Dapur Tak Sesuai SOP

“Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, salah satu temuan yang menjadi perhatian serius adalah membengkaknya jumlah titik layanan dari rencana awal 21.000 titik menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik. Berdasarkan laporan dalam rapat koordinasi, penambahan tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang signifikan.

“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ucapnya.

Ia menjelaskan, apabila setiap titik tambahan memerlukan biaya sekitar Rp 6 juta per hari, maka dalam satu bulan potensi pengeluaran tambahan dapat mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Dalam setahun, angka pemborosan tersebut diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 12 triliun.