Bank Dunia: Ruang Fiskal Indonesia Makin Sempit, Reformasi Jadi Kunci

Jakarta – Bank Dunia mengingatkan tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia diperkirakan belum akan mereda dalam beberapa tahun ke depan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026, dikutip Kamis (11/6/2026), lembaga tersebut menilai ruang fiskal pemerintah masih menghadapi tantangan akibat tingginya kebutuhan belanja, beban subsidi, serta rendahnya penerimaan negara.

Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal Indonesia masih berada di kisaran 2,7-2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 2028. Sementara itu, rasio utang pemerintah diperkirakan terus meningkat dari 40,6 persen PDB pada 2026 menjadi 41,2 persen pada 2028.

BACA JUGA:Rupiah Tertekan, Ini Peringatan Terbaru Bank Dunia untuk Indonesia

BACA JUGA:Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Menyusut Hampir Separuh

BACA JUGA:Gara-gara Perang, 27 Negara Ajukan Dana Darurat Bank Dunia

Tekanan fiskal juga diperburuk oleh kondisi eksternal yang belum sepenuhnya kondusif. Konflik geopolitik di Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global dinilai berpotensi menambah beban APBN.

Bank Dunia mencatat lonjakan harga minyak dunia tidak hanya meningkatkan tagihan impor energi, tetapi juga berpotensi memperbesar kebutuhan subsidi pemerintah. Di sisi lain, upaya menahan kenaikan harga energi untuk menjaga daya beli masyarakat dapat semakin mempersempit ruang fiskal yang tersedia.

Upaya untuk menekan kenaikan harga akan melindungi daya beli rumah tangga saat ini, tetapi juga akan membatasi kapasitas fiskal untuk belanja prioritas di masa mendatang, tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga tersebut juga menyoroti rasio pajak Indonesia yang masih rendah. Pada 2025, rasio penerimaan pajak tercatat hanya sebesar 9,3 persen terhadap PDB, jauh di bawah kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Karena itu, reformasi perpajakan dan peningkatan kualitas belanja negara dinilai menjadi agenda penting untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah.