Sumbang 61% ke PDB, Masih Banyak UMKM Belum Bankable

Jakarta – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang 61% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja, mencakup 60% investasi nasional, dan menyumbang 16% ekspor nonmigas.

Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable, sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan untuk memperluas akses pembiayaan formal.

BACA JUGA:Biaya Layanan Marketplace \’Mencekik\’ Penjual Online, Menkomdigi dan Menteri UMKM Siap Turun Tangan

BACA JUGA:SAPA UMKM Diluncurkan,Wamendagri Harap Perkuat Ekosistem Usaha

Guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah akan terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan produktif. Salah satu langkah strategis tersebut dilakukan melalui penguatan industri penjaminan sebagai fondasi perluasan akses pembiayaan sekaligus penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Kami memandang ada beberapa hal penting atau peran strategis dari industri penjaminan. Pertama, sebagai credit enhancer untuk memperluas akses pembiayaan. Kemudian, tentu industri penjaminan punya peran penting sebagai instrumen mitigasi risiko, maupun stabilitas pembiayaan. Kemudian juga jembatan UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan formal,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan saat menyampaikan keynote speech, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Indonesia Guarantee Summit 2026 di Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).

Pemerintah sendiri terus mendorong pembiayaan produktif melalui berbagai program strategis seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Program Perumahan (KPP), Kredit Investasi Padat Karya (KIPK), hingga Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pada tahun 2026, target plafon pembiayaan program tersebut mencapai Rp315,11 triliun.

Hingga 30 April 2026, realisasinya telah mencapai Rp111,24 triliun yang terdiri dari KUR sebesar Rp96,18 triliun untuk 1,54 juta debitur, KPP Rp14,92 triliun untuk 69.577 debitur, KIPK Rp82,93 miliar, dan Alsintan Rp55,92 miliar.