Sesmenko Perekonomian: KBLI Perlu Terus Disempurnakan Sesuai Rekomendasi CEISC

Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso menilai, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perlu terus disempurnakan. Penyempurnaan KBLI supaya tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan zaman.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan kode yang menggambarkan pengelompokan lapangan usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KBLI menjadi panduan penting bagi seluruh pelaku usaha dan bisnis, khususnya terkait dengan layanan Perizinan Berusaha dan penetapan Bidang Usaha Investasi.

Penyusunan KBLI mengikuti standar internasional yaitu International Standard Industrial Classification (ISIC) yang dirilis oleh United Nations of Statistical Division (UNSD). ISIC telah direvisi beberapa kali, terakhir dengan versi terbaru ISIC Revision 5 yang dirilis tahun 2024.

KBLI merupakan adaptasi ISIC untuk konteks nasional guna memastikan keterbandingan data nasional dengan standar internasional. Penyempurnaan KBLI dilakukan setiap 5 tahun sekali, merujuk pada Rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). KBLI yang terakhir diterbitkan oleh BPS adalah KBLI 2020 (Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020).

KBLI perlu terus dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi CEISC, agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan zaman,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Diseminasi Penyempurnaan dan Pemanfaatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang berlangsung secara hybrid, Jumat, 5 Desember 2025, seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Minggu (7/12/2025).

Acara diseminasi diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Pusat Statistik, dan Sekretariat Kabinet serta diikuti hingga lebih dari 800 peserta yang mewakili KADIN, APINDO, Asosiasi Usaha terkait, para Pelaku Usaha dan Konsultan Hukum/Bisnis di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan mengingat pentingnya informasi KBLI 2025 untuk dapat dipahami secara lengkap oleh seluruh Pelaku Usaha di Indonesia.