Sertifikasi Halal: Antara Perlindungan Konsumen dan Kesulitan Pelaku Usaha

Jakarta – Kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 menjadi perhatian pelaku usaha. Di tengah tujuan memberikan kepastian kepada konsumen, kesiapan pedagang mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih beragam. Ada yang sudah mengantongi sertifikat, ada yang sedang mengurus, tetapi ada pula yang belum mengetahui kewajiban tersebut.

Kondisi ini terlihat di kawasan Stasiun Gondangdia, Jakarta. Verawati, pemilik usaha mi ayam, mengaku baru mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal. Sementara itu, Yohana, pemilik Yohana Kitchen, telah memiliki sertifikat sejak 2024 dan menilai prosesnya relatif mudah karena mendapat bantuan pendataan.

BACA JUGA:Sertifikasi Halal Diperpanjang hingga 2028

BACA JUGA:Top 3: Peraih Nobel Ungkap Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

BACA JUGA:BPJPH: Tak Ada Sanksi bagi Pelaku Usaha Tak Sertifikasi Halal

BACA JUGA:Drajad Wibowo Akui Sertifikasi Halal Bisa Jadi Hambatan Dagang

BACA JUGA:Rencana Kewajiban Sertifikasi Halal Oktober 2026, Ekonom Beri Masukan

Cerita berbeda datang dari Ananda, pemilik usaha Ayam Goreng Bawang Putih. Ia mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi.

Belum. Belum, iya ini baru denger, ujar Ananda kepada www.wmhg.org.

Meski siap mengikuti aturan, Ananda menilai proses pendaftaran masih terasa sulit. Ia juga menganggap sertifikasi belum terlalu mendesak karena bahan yang digunakan sudah memiliki jaminan halal.

Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tantangan Wajib Halal bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga pemerataan informasi dan kemudahan akses bagi pelaku usaha.