Serap 45% Pekerja Sektor Pertanian, Perkebunan Rakyat jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Jakarta Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.

Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.

Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini.

Menurutnya, tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai.

Eliza menjelaskan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 45% tenaga kerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian menyumbang sekitar 38% terhadap total tenaga kerja nasional, dan sektor perkebunan sendiri memberikan kontribusi sebesar 3–4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Lebih jauh, Eliza menyoroti peran krusial perkebunan rakyat sebagai penopang utama aktivitas ekonomi di pedesaan. “Aktivitas perkebunan rakyat memang menciptakan efek multiplier (berganda) yang baik untuk pengembangan perekonomian di desa dan juga pertumbuhan sektor-sektor jasa pendukung,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).