Sempat Disandera, Wajib Pajak Ini Akhirnya Lunasi Utang Pajak Lebih dari Rp 25 Miliar

Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I membebaskan Penanggung Pajak berinisial SHB setelah yang bersangkutan melunasi seluruh utang pajak senilai Rp25.461.551.451 serta biaya penagihan Rp7.588.000 pada Kamis (15/1).

Pelunasan tersebut membuat SHB resmi dilepaskan dari tindakan penyanderaan (gijzeling). Pembebasan dilakukan karena penanggung pajak telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023, yang mengatur bahwa penyanderaan dapat dihentikan apabila seluruh utang pajak dan biaya penagihan dibayar lunas.

BACA JUGA:Awas, Subsidi BBM Bisa Jebol Gara-Gara Ini

BACA JUGA:Hasil Geledah Kantor Pajak, KPK Endus Suap Mengalir ke Sejumlah Pegawai DJP

BACA JUGA:Berbagai Modus Korupsi dan Akal-akalan Pegawai Pajak dari Zaman Gayus Tambunan

Sebelumnya, tindakan penyanderaan terhadap SHB dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Dua Semarang, dengan dukungan penuh Bareskrim Polri. Langkah tersebut mengacu pada Perjanjian Kerja Sama DJP–Polri Nomor PKS/7/III/2021 dan PRJ-04/PJ/2021 tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan.

Penyanderaan merupakan upaya hukum berupa pengekangan sementara kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di lokasi tertentu. Tindakan ini hanya dapat diterapkan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100 juta dan dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya.