Sederet Kementerian Baru Bisa Menopang Kerja Prabowo-Gibran, Ini Syaratnya

Jakarta – Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang tambahan kementerian baru nanti bisa jadi penopang kinerja Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun, hal itu harus dilakukan dengan evaluasi kementerian eksisting lebih dahulu.

Huda tak mempermasalahkan adanya tambahan kementerian selain dari kementerian yang sudah ada saat ini. Harapannya, kementerian/lembaga baru itu bisa menunjang program Prabowo Subianto.

Terkait dengan jumlah K/L, Lembaga atau Kementerian baru untuk menampung program yang sudah direncanakan saya rasa tidak ada masalah selama tidak menjadi tupoksi utama di Kementerian eksisting, kata Huda kepada www.wmhg.org, Senin (23/9/2024).

Dia menilai, kementerian atau lembaga tadi, Prabowo bisa fokus dalam menjalankan program-program prioritasnya. Terkait teknis pembentukannya, lazim ketika satu unit eselon 1 di di kementerian yang ada dipecah menjadi kementerian baru.

Pembentukan K/L baru bisa memfokuskan apa yang sudah direncanakan dalam program Prabowo. Biasanya dari eselon 1 atau 2 kementerian eksisting kemudian dijadikan dasar pembentukan badan baru. Misalkan kementerian perumahan rakyat yang diambil dari Kementerian PUPR, bebernya.

Kendati begitu, dia menyoroti Prabowo Subianto seharusnya bisa lebih dulu dari jumlah kementerian yang ada. 

Yang harus dilakukan adalah mengkaji apakah perlu badan atau kementerian baru ketika eksisting saat ini sudah cukup, kata dia. 

Prioritas Kementerian

Huda menyebut, perlu ada kajian yang jelas terhadap pembentukan kementerian baru. Kementerian Perumahan, misalnya yang dinilai belum efektif dalam menekan jumlah backlog perumahan.

Sama halnya dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang kemudian dilebur kembali ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kementerian Perumahan misalkan dahulu juga tidak menyelesaikan backlog perumahaan. Bekraf yang tidak efektif dan dilebur lagi di kementerian pariwisata, kata dia.