Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Disparitas Harga Antar Daerah Turun jadi 10,25%

Jakarta – Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berhasil memangkas disparitas harga barang kebutuhan pokok (bappk) antar daerah. 

Selama Oktober 2024-Oktober 2025, Kemendag berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) melalui penguatan Sistem Pemantauan Harga Pasar (SP2KP) yang menjangkau 544 pasar di 514 kabupaten/kota. 

BACA JUGA:Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Menko Pangan Zulkifli Hasan Umumkan Impor Beras Nol Persen

BACA JUGA:Momen Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo di Istana Negara

BACA JUGA:Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemenhub Fokus Konektivitas

Program perdagangan antarwilayah juga menunjukkan hasil positif, yang tercermin dari penurunan disparitas harga antar daerah menjadi 10,25 persen pada 2024, dari 14,25 persen pada 2014.

Untuk melindungi industri nasional, Kemendag memperkuat instrumen dengan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan bea masuk imbalan terhadap produk impor yang mengganggu industri dalam negeri. 

Kemendag menjalankan amanat Presiden untuk memastikan perdagangan yang adil bagi rakyat dan pelaku usaha dalam negeri. Pengamanan pasar dalam negeri bukan semata soal harga, tetapi juga memastikan produk Indonesia berdaulat di negerinya sendiri, ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Sabtu (25/10/2025).

Proses Kasus Safeguard dan Antidumping

Hingga 2025, tercatat Indonesia memproses 10 kasus safeguard dan 13 kasus antidumping untuk melindungi sektor strategis nasional. Selain itu, terdapat 4 kasus safeguard dan 4 kasus antidumping yang telah ditindaklanjuti lebih jauh dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Kemendag juga terus menggalakkan kampanye Bangga Buatan Indonesia, Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL) untuk menumbuhkan kebanggaan nasional sekaligus memperluas pasar produk dalam negeri. 

Dari sisi perlindungan konsumen, Kemendag mencatat kinerja gemilang melalui penindakan terhadap berbagai barang impor ilegal dengan nilai total mencapai Rp 156,9 miliar.