RUU Reforma Agraria Disahkan, Konflik Tanah Bisa Lebih Cepat Kelar

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, penyelesaian konflik agraria diharapkan akan lebih cepat setelah RUU Reforma Agraria disahkan.

BACA JUGA:Nusron Wahid Bicara Formula Baru Penyelesaian Konflik Agraria

BACA JUGA:Nusron Wahid Buka Suara Soal Mundur dari Kepengurusan Golkar

Dengan adanya formula ini (RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria) akan ada formula penyelesaian lebih cepat, kata Nusron melansir Antara di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Nusron mengatakan bahwa RUU tersebut merupakan peraturan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan.

Menurut dia, hampir semua konflik agraria terjadi karena hubungannya dengan aset pemerintah, aset badan usaha milik negara (BUMN) maupun konflik dengan aset korporasi, dan dalam RUU tersebut terdapat aturan yang diharapkan bisa menyelesaikan konflik.

Semoga dengan adanya RUU ini, nantinya pengurusan reforma agraria dan konflik penyelesaian agraria menjadi lebih cepat, tidak terkatung-katung dan ada formula yang jelas, ujarnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Rapat kerja Badan Legislasi pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang pengaturan reforma agraria, ujar Dasco membuka rapat, Senin (21/9/2026).

Dasco mengatakan rapat akan berlangsung hingga seluruh agenda selesai. Namun, rapat dapat diakhiri lebih awal apabila terdapat hal yang masih perlu didiskusikan dan disepakati peserta rapat.