Bahlil Pede BUK Migas Mampu Pangkas Izin Berbelit

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dirancang untuk memangkas regulasi yang berbelit bagi para pelaku usaha di sektor hulu migas.

Bahlil menyampaikan, pemerintah saat ini tengah mematangkan persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) bersama DPR. BUK Migas disiapkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.

BACA JUGA:Bahlil Sebut Harga Nikel Tak Lagi Dipermainkan Asing

BACA JUGA:Bahlil Bentuk Tim Khusus Bahas Daftar Masalah RUU Migas

BACA JUGA:Prabowo Mau Bikin Bensin dari Batu Bara, Menteri ESDM Bahlil Siap Eksekusi

Saya mau sampaikan bahwa BUK (Migas) ini sebagai instrumen penting dalam rangka meningkatkan lifting dan kepastian berusaha, serta tidak berbelit-belit bagi perusahaan di hulu migas, KKKS, dalam mendapatkan izin, ujar Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Ia menegaskan, BUK Migas nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sehingga memiliki kedudukan hukum dan kewenangan yang lebih kuat.

Lembaga ini akan langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden, ya, supaya lebih kuat. Nanti menteri teknis yang ditunjuk oleh Bapak Presiden akan melakukan koordinasi hal-hal teknis atas perintah Bapak Presiden, jelasnya.