Rusia Bakal Larang Produsen Lokal Ekspor Bensin Mulai 1 April 2026

Jakarta – Rusia akan melarang ekspor bensin oleh produsen dalam negeri mulai 1 April 2026 di tengah krisis Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wakil Perdana Menteri Alexander Novak.

Mengutip Anadolu Agency, Sabtu (28/3/2026), Novak mengadakan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Energi, Layanan Antimonopoli Federal, Bursa Efek St.Petersburgm dan perusahaan industri.

BACA JUGA:Iran Hanya Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewat Selat Hormuz: Ada China dan Rusia

BACA JUGA:Tambang Kripto Ilegal Bikin Rugi Rusia Rp 3,79 Miliar

BACA JUGA:Top 3 Berita Hari Ini: Detik-Detik Pramugari Secara Ajaib Selamat dari Kecelakaan Pesawat Air Canada

BACA JUGA:Situs Warisan Budaya UNESCO Jadi Korban Serangan Rusia ke Ukraina, Bangunan Abad ke-17 Terbakar

Berdasarkan laporan kantor berita negara Tass, mengutip sumber, langkah itu diterapkan setelah pertemuan dan akan tetap berlaku hingga 31 Juli 2026. Langkah itu diambil untuk menstabilkan harga bahan bakar domestik.

Selama pertemuan, Novak menggarisbawahi, tingginya permintaan sumber daya energi Rusia di pasar luar negeri tetap menjadi faktor positif, meskipun ada gejolak di pasar minyak dan produk minyak bumi global, demikian disebutkan dalam pernyataan.

Kementerian Energi mengatakan volume penyulingan minyak tetap berada pada level Maret 2025, memastikan pasokan produk minyak bumi yang stabil, sementara perusahaan industri mengkonfirmasi cadangan bensin dan diesel yang cukup, serta pemanfaatan kapasitas penyulingan yang tinggi, untuk memenuhi permintaan domestik, tambahnya.

Gangguan di Selat Hormuz sejak awal Maret, jalur air yang biasanya dilalui oleh 20 juta barel minyak, telah meningkatkan biaya pengiriman dan mendorong harga minyak global lebih tinggi.

Selama hampir sebulan, AS dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran, menewaskan lebih dari 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.