Rencana Kewajiban Sertifikasi Halal Oktober 2026, Ekonom Beri Masukan

Jakarta – Rencana penerapan kewajiban sertifikasi halal yang ditargetkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pengamat ekonomi menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, keterjangkauan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kapasitas pelayanan kelembagaan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyampaikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) perlu memperhatikan kondisi lapangan para pelaku usaha kecil. Penerapan skema yang luas diharapkan dapat diimbangi dengan kemudahan prosedur agar tidak memberatkan modal operasional UMKM.

BACA JUGA:BPJPH Pastikan Wajib Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2026

BACA JUGA:Dari Dapur hingga Lapak, Cerita Pedagang Gondangdia Urus Sertifikasi Halal

BACA JUGA:6 Kriteria Tempat Makan GrabFood Terdekat yang Layak Masuk Daftar Pilihan

Tidak semua UMKM perlu langsung dibebani dengan prosedur yang sama. Dengan mayoritas penduduk Muslim, ketersediaan produk halal relatif mudah ditemukan di Indonesia. Penataan dan klasifikasi produk dapat menjadi pendekatan yang bijak, ujar Nailul, Senin (12/10/2026).

Nailul menambahkan, pengelompokan produk berdasarkan skala usaha dan tingkat kehalalan kritis dapat menjadi solusi praktis. Langkah ini dinilai dapat membantu pelaku usaha kecil tetap patuh tanpa mengganggu kelangsungan bisnis mereka.

Dalam skema yang diusulkannya, produk dapat dikategorikan berdasarkan jaminan lembaga berwenang, kriteria self-declare untuk usaha tertentu, hingga kejelasan label kandungan bahan baku. Sementara itu, sertifikasi formal tetap menjadi fokus bagi industri besar dan produk olahan berskala kompleks.