Qodari: Kebijakan Ekspor Komoditas Jalankan Pasal 33 UUD 1945

Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi langsung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari dalam konferensi pers bertema Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

BACA JUGA:Danantara Endus Praktik Under Invoicing, Ini Modusnya

BACA JUGA:Negara Ini Dapat Kelonggaran Penempatan Devisa Ekspor Sumber Daya Alam

BACA JUGA:Ekspor Batu Bara Cs Lewat DSI Berlaku Penuh 2027

Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada pengawasan perdagangan komoditas, tetapi juga mencakup upaya menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir.

Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir, kata Qodari dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan pemerintah berupaya memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak hanya dikelola secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga aset nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.