Purbaya: Transaksi di PFII Wajib Pakai Valas dan Bahasa Inggris

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa kegiatan usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan menggunakan valuta asing. Kebijakan ini merupakan bagian dari pengaturan khusus untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.

Purbaya mengatakan, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII. Selain penggunaan valuta asing, pemerintah juga mengatur penggunaan bahasa Inggris dan penerapan standar hukum yang mengacu pada praktik pusat keuangan internasional.

BACA JUGA:Purbaya Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan dan Kepolisian

BACA JUGA:Purbaya Buka Suara soal Anggaran MBG Dipotong

BACA JUGA:Atur Pajak 0% di PFII, Purbaya Patok Standar Singapura dan Dubai

Kegiatan usaha di PFII dilakukan dengan valuta asing, kata Purbaya dalam rapat kerja pembahasan RUU PFII bersama Komisi XI DPR RI, Senin (20/7/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas guna menarik investor global ke PFII. Fasilitas tersebut meliputi insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), fasilitas kepabeanan, serta kemudahan nonfiskal seperti golden visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi.

Fasilitas khusus lain termasuk golden visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi, ujarnya.