Purbaya Terima Pengembalian Aset Negara Rp 1,03 Triliun

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima, secara simbolis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 1,03 triliun yang berasal dari hasil pemulihan aset negara oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung.

Menurut Purbaya, langkah ini menunjukkan, penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kerugian negara dapat dipulihkan melalui pengembalian aset.

BACA JUGA:Pemulihan Aset Eddy Tansil, Purbaya Sebut Hak Negara Tak Boleh Hilang

BACA JUGA:Pernah Untung Beli Tanah, Purbaya Ajak Pejabat Lain Ikut Lelang Aset Negara

BACA JUGA:Purbaya Bakal Bertemu Kepala BGN Pekan Ini

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, ujar Purbaya di BFA Fair 2026, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).

Persisnya, dana yang diserahkan mencapai Rp 1,03 triliun dan berasal dari berbagai sumber pemulihan aset, mulai dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, hingga pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi, termasuk kasus yang melibatkan terpidana korupsi Edi Tansil.

Dari total nilai tersebut, sebesar Rp 978,1 miliar berasal dari hasil lelang aset dalam BPA Fair 2026. Selain itu, terdapat hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp 30,9 miliar, serta pengembalian aset milik terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang tunai sebesar Rp 51,6 miliar. Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang untuk korban senilai Rp 19,1 miliar.

Ia secara khusus menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Eddy Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dia menuturkan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak akan berhenti mengejar aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tegasnya.