Program Transmigrasi Patriot Serap 35% Anggaran Kementrans 2026

Jakarta – Anggaran Rp 226 miliar atau 35% dari anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) disiapkan untuk program Transmigrasi Patriot pada 2026. Sedangkan sisa 65% anggaran Kementrans untuk revitalisasi kawasan transmigrasi.

Hal itu disampaikan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara usai pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).

BACA JUGA:Pemerintah Kucurkan Rp 5,9 Triliun untuk Program Magang dan Pelatihan Vokasi

BACA JUGA:Investasi AI Meningkat, Banyak Perusahaan Belum Rasakan Dampak Bisnis

BACA JUGA:Purbaya Segera Bahas Efisiensi Anggaran MBG Bersama Sudaryono

Ia menuturkan, anggaran itu dipakai untuk mendukung transformasi kawasan transmigrasi lewat riset, pendampingan dan penerapan inovasi oleh tim dari perguruan tinggi.

Jadi total anggarannya Rp 226 miliar atau 35 persen dari anggaran Kementerian Transmigrasi, kata Iftitah seusai pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, sekitar 65% anggaran kementerian lainnya diarahkan untuk revitalisasi kawasan transmigrasi, antara lain menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan serta memperbaiki akses jalan dan kelistrikan.

Dia mengatakan, pembagian anggaran tersebut mencerminkan dua agenda utama Kementerian Transmigrasi, yakni menuntaskan persoalan lama melalui revitalisasi dan mengembangkan potensi ekonomi baru melalui transformasi kawasan.

“Sekitar 65% kami berikan untuk revitalisasi. Sebanyak 35% adalah transformasi, dan itulah dalam bentuk Transmigrasi Patriot,” kata dia.

Iftitah mengatakan, setiap tim dapat memperoleh insentif langsung dengan nilai paling banyak Rp 200 juta untuk menjalankan program yang dirancang sesuai kebutuhan dan potensi kawasan penugasan.

Batas nilai tersebut ditetapkan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan hasil konsultasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Keuangan.

Karena supaya akuntabel, sifat bantuannya, insentifnya per tim itu tidak lebih dari Rp 200 juta,” ungkap dia.