Prabowo Ingin Semua Warga Punya Rekening, Terhubung Dukcapil dan QRIS

Jakarta – Pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pemerintah akan mendorong penyediaan rekening yang nantinya terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Kebijakan ini bukan sekadar mengejar angka inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses masyarakat ke layanan keuangan formal sekaligus menjadi infrastruktur penyaluran berbagai program pemerintah ke depan.

BACA JUGA:Pemerintah Targetkan Warga Usia 17 Tahun Langsung Punya Rekening Bank

BACA JUGA:Dukung Mandat Prabowo, BRI Siapkan Akses Pembukaan Rekening

Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Penguatan akses tersebut juga didorong untuk mendukung pemanfaatan layanan keuangan digital yang semakin terintegrasi dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip Selasa (8/9/2026).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa capaian inklusi dan literasi keuangan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedua indikator tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memiliki akses sekaligus pemahaman dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui BRI dan BSI. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Pemanfaatan integrasi data tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan keuangan yang lebih tepat dan terjangkau bagi masyarakat.